Politik Luar negeri pada Orde Baru

            Politik luar negeri pada Orde Baru banyak dianggap sebagai antitesa dari politik luar negeri Orde Lama yang bersifat  revolusioner dan tegas. Pada era ini, sifat dan sikap politik luar negeri ndonesia mengalami sejarah dinamika yang panjang. Soeharto sebagai putra dari garis pertahanan NKRI memiliki karakter.

Kepemimpinan  Berbeda dengan Soekarno yang hangat dan populer, Soeharto cenderung muncul sebagai sosok yang formal dan tidak hangat dalam bergaul. Hal ini justru menjadikan tindakan yang diambil Soeharto dalam kebijakan politik luar negeri Indonesia cenderung efisien dan tidak pandang bulu. Gaya kepemimpinannya sangat terpusat dan banyak mengerahkan militer sebagai garda utama. Hal ini kemudian membawa pada sistem kenegaraan yang cenderung otoriter dan tersentralisasi.

            Pada tahun 1965 hingga 1980-an, politik luar negeri Indonesia cenderung bersifat low profile tanpa banyak manufer namun konsisten. Namun ketika memasuki pertengahan 1980-an hingga 1998, politik luar negeri Indonesia kembali menunjukkan sifat high profile yang aktif namun tidak menentu.

Banyak perubahan arah yang dilakukan Soeharto terkait politik luar negeri Indonesia terutama melalui sisi pendekatan yang dipilih. Sejumlah kebijakan yang konfrontatif yang dulu banyak diambil pada era Orde Lama kemudian dialihkan menjadi kebijakn yang cenderung bersahabat. Dimulai dengan penandatanganan persetujuan normalisasi hubungan Indonesia – Malaysia pada 11 Agustus 1966 di Jakarta. Kemudian dilanjutkan dengan aktifnya kembali keanggotaan Indonesia di PBB dan pemberian usulan tentang pembentukan sebuah hubungan persahabatan di antara negara- negara di Asia Tenggara dalam sebuah forum kerjasama bernama ASEAN. Meskipun pada awalnya terdapat keraguan dari beberapa negara seperti Malaysia dan Filipina terhadap usulan Indonesia ini, namun pada akhirnya mereka setuju sehingga dapat terbentuklah ASEAN seperti yang saat ini berdiri.

            Soeharto banyak melakukan perbaikan hubungan luar negeri Indonesia terutama dengan pihak Barat. Pemerintahan Orde Baru yang mendukung pembangunan ekonomi menyadari kebutuhan akan bantuan dan dukungan dari negara- negara Barat. Sehingga profil keras yang muncul pada rezim sebelumnya diganti dengan profi yang lebih lunak dan bersahabat dengan negara-negara Barat. Hasilnya, pemerintah Orde Baru mendapatkan dukungan dari berbagai negara Barat yanglebih diarahkan kepada pembangunan ekonomi dalam negeri. Pertengahan tahun 1980-an kemudian menjadi momen dimana Indonesia berhasil menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi tinggi dikawasan Asia Tenggara. Bahkan Indonesia sempat disebut sebagai the next asian tiger dalam pembangunan ekonomi akibatdominasinya di kawasan Asia Tenggara dan juga dalam kerjasama ASEAN. Pendekatan low profile ini juga mengubah citra Indonesia menjadi negara yang bersahabat dan dapat dipercaya. Tak pelak kemudian sejumlah prestasi pernahdiraih Indonesia berkaitan dengan politik luar negeri, antara lain ketua Organisasi Konferensi Islam (OKI), ketua Gerakan Non Blok dan Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC).

            Namun di sisi lain, Indonesia justru membekukan hubungan dengan negara- negara komunis terutama China berkaitan dengan peristiwa G 30 S PKI yang kelam di akhir masa kepemimpinan Soekarno. Walaupun demikian pada tahun 1990, Indonesia membuka kembali hubungan dengan China karena alasan ekonomi. Kebijakan ini diambil untuk meredam sentiment dalam negeri terhadap komunis dan juga membuka hubungan baik dengan Barat.

           

            Sayangnya, sikap low profile dalam kebijakan politik ternyata tidak terjadi di dalam negeri. Pemerintahan Soeharto memiliki sikap yang sangat tegas dan keras terhadap rakyat Indonesia dan menyebabkan demokrasi mati di dalam negeri. Sentralisasi dalam pemerintahan terjadi dan lambat laun memicu banyak perpecahan di tubuh NKRI. Terjadi banyak gerakan separatis seperti di Timor- Timur, Aceh dan Irian Jaya yang disikapi dengan gerakan represif dari militer. Hal inilah yang kemudian menjadi hambatan dalam perkembangan politik luar negeri Indonesia pada era Orde Baru. Diplomasi professional yang awalnya sudah konsisten dijalani Indonesia kemudian bergeser menjadi security diplomacy yang menempatkan tokoh- tokoh militer sebagai duta besar negara. Pada titik inilah militer benar- benar banyak berperan dalam politik lyar negeri Orde Baru yang kemudian menjadi high profile.

Secara umum, keberhasilan yang berhasil diraih dalam era Orde Baru antara lain:

1. Perbaikan citra Indonesia sebagai negara yang stabil secara ekonomi dan politik

2. Perbaikan citra Indonesia sebagai negara yang bersahabat dan tidak konfrontatif

3. Indonesia berhasil menginisiasi berdirinya organisasi regional Asia Tenggra, ASEAN

4. Indonesia berhasil meraih posisi ketua di Organisasi Konferensi Islam (OKI), Gerakan Non Blok dan Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC).

5. Perbaikan hubungan luar negeri Indonesia dengan negara- negara Barat dan negara- negara tetangga

6. Banyak dukungan ekonomi yang mengalir ke dalam negeri sehingga tercipta stabilitas ekonomi nasional

Hambatan yang kemudian muncul pada masa Orde Baru antara lain:

1. Isu disintegrasi nasional memicu pada instabilitas politik

2. Kurangnya kepercayaan internasional terhadap Indonesia yang sudah stabil membuat proses perbaikan citra berjalan bertahap

3. Demokrasi yang masih tersendat di dalam negeri

4. Terdapat gesekan- gesekan horizontal yang ditekan secara represif dengan kekuatan militer

5. Perekonomian yang tiba- tiba collapse membuat Indonesia kembali tidak stabil secara ekonomi dan politik